Oleh: Tri Andriyani, Triyani Marwati

Abstrak:

Klinik gigi merupakan sarana kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah rata-rata angka kunjungan pasien di Klinik Gigi R Plus dalam satu bulan mencapai 272 orang. Seiring dengan tingginya jumlah kujungan pasien, Klinik Gigi R  Plus berencana untuk melakukan pengembangan klinik dengan melakukan penambahan ruang perawatan, dengan adanya pengembangan  ini dimungkinkan terjadi perubahan tarif karena tingkat kebutuhan operasional akan semakin meningkat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian dilaksanakan di Klinik Gigi R Plus Babarsari. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 62 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pasien membayar biaya perawatan  saluran akar cukup  tinggi dengan  rata-rata sebesar Rp. 540.155 demikian juga dengan tingkat kemauan pasien membayar biaya perawatan saluran akar yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar Rp 225.806. Kemampuan dan  kemauan  pasien  membayar  biaya perawatan  saluran  akar cukup tinggi sehingga Klinik Gigi R  Plus dapat menaikkan tarif guna peningkatan  kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kemampuan membayar dan kemauan membayar

Oleh: SITI PATIMAH

Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Obat merupakan bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan, dan konsepsi bagi manusia. Informasi obat yang benar, jelas,dan jujur sangat dibutuhkan oleh konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa (1) Peranan apoteker dalam melindungi konsumen obat (2) Strategi apoteker dalam membantu memberdayakan konsumen obat. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen. Semua data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (i) Peranan apoteker dalam melindungi konsumen obat yaitu pemberian informasi obat kepada konsumen. Apoteker harus berkompeten dalam bidangnya, agar dalam pemberian informasi obat kepada konsumen tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Pembuatan obat yang baik merupakan bagian dari sistem mutu (Qualitiy Asurance) yang mengatur dan memastikan obat di produksi dan mutunya dikendalikan secara konsisten sehingga produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. (ii) Strategi apoteker dalam membantu memberdayakan konsumen obat dilakukan dengan cara swamedikasi, swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri, dalam pelaksanaan swamedikasi konsumen memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan. Pelayanan konsumen di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari pelayanan obat di apotek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada konsumen yang berkaitan dengan sedian farmasi dan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan konsumen.

Kata Kunci: Apoteker, Informasi obat, Perlindungan Konsumen

Oleh: OGIE NUGGRAHA

Abstrak:

Pakaian bekas menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan pakaian yang bermerek dengan harga murah yang tanpa disadari akan berimbas kepada kesehatan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa (1) Perlindungan hukum yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta atas penjualan Pakaian bekas (2) Tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan pakaian bekas yang merugikan kesehatan konsumen dan (3) Peran LKY dalam memberikan pendidikan kepada konsumen di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta atas penjualan pakaian bekas yaitu memanggil pihak yang bersengketa kemudian akan diberikan pilihan hukum cara penyelesaian sengketa diantaranya, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha atas penjualan pakaian bekas yang merugikan konsumen hampir tidak ada pertanggung jawaban. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu murah nya harga pakaian, keyakinan atas tidak ada keluhan konsumen selama 5-10 tahun mereka berdagang pakaian bekas, belum ada sosialisasi aturan larangan penjualan pakaian bekas. Peran LKY dalam memberikan pendidikan kepada konsumen di Yogyakarta dengan menggunakan metode sosialisasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas

Oleh: KARUNIA PRATIWI DESYANI

Abstrak:

Penambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa ada izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Masyarakat di sekitar sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen banyak memanfaatkan tambang pasir ilegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya aktivitas penambang pasir tanpa izin dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin guna tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dan serta untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan sekitar. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penegakan hukum di Sungai Luk Ulo berdasakan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan wewenang kepada penegak dalam hal ini kepolisian, jaksa dan pengadilan dengan sanksi Pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Upaya penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Sungai Luk Ulo dilakukan dengan cara pre-emitive, preventif, preventif non yustisi, dan represif yustisi. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Sungai Luk Ulo yaitu kendala geografis, persoalan ekonomi masyarakat, dan persoalan pendidikan yang rendah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Ilegal, Sungai Luk Ulo