Oleh: Salma Valentina Siwi

Abstrak:

PPAT memiliki beberapa kewenangan untuk membuat akta perbuatan hukum tertentu salah satunya hibah hak atas tanah. Berdasarkan fakta dilapangan banyak terjadi pembatalan akta hibah tanah karena hibah tersebut dinilai tidak memberi keadilan kepada para pihak. Permasalahannya antara lain kurang mengertinya masyarakat terkait prosedur dan tata cara melakukan hibah yang benar serta kurangnya tanggung jawab PPAT baik formill dan materiil sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta hibah hak atas tanah. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur hibah serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT jika terjadi hibah yang melampaui batas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ialah penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti menggunakan riset kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif diskriptif adalah analisa data berdasarkan pada apa yang diperoleh dikepustakaan dan data lapangan baik secara lisan maupun tertulis. Data yang digunakan ialah data primer, tersier dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan dokumen yang dikumpulkan dan dikaji untuk untuk disimpulkan menjadi solusi bagi permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah harus memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta, jika hibah yang dilakukan melampaui batas hibah yang disebabkan oleh para pihak, maka PPAT bertanggung jawab secara formiil tidak secara materiil, jika kesalahan tersebut dilakukan PPAT maka PPAT dapat bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh PPAT.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Hibah.

Oleh: Oka Pramana Putra

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perbandingan Tugas dan Fungsi antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung sebelum Amandemen UUD 1945 serta Efektivitas Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai mekanisme Check and Balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative (normative legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang, sedangkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang diperoleh menggunakan metode yuridiskualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaannya terlihat bahwa, Dewan Pertimbangan Presiden secara tegas disebut “bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan”. Hal tersebut berbeda dengan Dewan Pertimbangan Agung disebut “berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah”. Selain itu, pemberian nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, dan dilakukan oleh suatu Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi segala bentuk nasihat dan pertimbangan itu seharusnya tidak semua harus dirahasiakan ada beberapa nasihat yang publik harus mengetahuinya terutama yang tidak berkaitan langsung dengan strategi negara dalam menghadapi negara lain.

Kata Kunci: efektivitas, dewan pertimbangan presiden, nasihat

Oleh: KRISTIYANTO

Abstrak:

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Metode penilitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah yang secara umum bersifat deskriptif dengan menjelaskan tentang penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Normatif Empiris yaitu penelitian hukum yang mempunyai obyek atas sasaran peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap delik pidana ini berarti berbicara tentang suatu sistem peradilan pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan dengan beberapa tahapan, Sanksi dari Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana KDRT yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer terdiri atas: a. Teguran, b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Militer, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.