Oleh: Dewi Asriani & Machfudz Eko Arianto

Abstrak:

Setiap komponen kerja dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja. Kerugian kesehatan dapat berupa cedera atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Sumber atau situasi yang potensial tersebut dikenal sebagai bahaya atau faktor risiko kesehatan. Metode Health Risk Assessment (HRA) dipilih sebagai metode yang digunakan untuk meneliti risiko kesehatan kerja pada pekerjaan batik tulis dan cap di Home Industry Batik Plentong. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis risiko perbedaan pekerjaan batik tulis dan batik cap di Home Industry Batik Plentong Yogyakarta. Proses Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian observasi kualitatif, pendekatan studi kasus dan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara langsung. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 orang pekerja dan 1 orang ahli HRA. Proses pekerjaan batik tulis dan batik cap terdapat bahaya ergonomi, bahaya fisik, dan bahaya kimia. Bahaya ergonomi (150) dan bahaya kimia (90) memiliki risiko yang tidak dapat diterima dan bahaya fisik (18) memiliki risiko yang dapat diterima. Pekerjaan batik tulis lebih berisiko terhadap bahaya ergonomi dibandingkan dengan proses pekerjaan batik cap.

Kata Kunci: Identifikasi bahaya; Analisis risiko; Health Risk Assessment (HRA)

Oleh: Rezki Setiyani

Abstrak:

Kalibrasi termometer memerlukan suatu ruang atau chamber sebagai alat bantu kalibrasi. Pada Laboratorium Kalibrasi dan Uji, PT Adi Multi Kalibrasi, Universitas Ahmad Dahlan, proses kalibrasi termometer pada suhu rendah dilakukan menggunakan kulkas penyimpan makanan (chiller) yang tidak dapat dikontrol suhunya. Untuk mendapatkan suhu dingin, instrument thermostat pada chiller dilepas sehingga pengukuran suhu pada titik yang sama tidak dapat dilakukan secara berulang. Pada penelitian ini dibuat rancang bangun chamber sebagai media kalibrasi termometer dengan suhu yang dapat dikontrol melalui Arduino Uno. Rancang bangun chamber dibuat dalam bentuk pendingin dengan dimensi panjang 0.17 m, lebar 0.10 m dan tinggi 0.12 m. Komponen elektronika yang digunakan yaitu elemen Peltier sebagai sumber pendingin, sensor suhu DS18B20, Arduino Uno, LCD, serta keypad 4×4. Sistem pengontrolan suhu menggunakan kendali PID kontroler dengan jenis tanpa overshoot. Pengujian kontrol dari suhu 20°C – 12°C dengan penurunan setiap 1°C menunjukkan waktu untuk mencapai suhu stabil yaitu 287 – 448 detik dengan overshoot maksimal 1.19 dan tingkat kestabilan ≤0.3°C.

Kata Kunci: Chamber kalibrasi; elemen Peltier; kontrol PID

Oleh: Annisa Denok Prawatya

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur DIY sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menganalisis pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di DIY berkaitan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tanggal 18 Juni 2019 dengan mewawancarai 3 (tiga) orang pejabat/staf pengelola pada Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Data hasil wawancara selanjutnya akan dianalisis oleh penulis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis, guna memotret pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah tahun 2018, sehingga diperoleh gambaran empiris tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai WakilPemerintah Pusat. Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun 2018 dilakukan oleh Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan tugas tersebut masih makro, yakni terkait dengan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kondisi ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian besar tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat justru dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD D.I. Yogyakarta. Kemudian, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat, dikaitkan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan sesuai asas dekonsentrasi (asas ini dilaksanakan sama/simetris untuk seluruh provinsi di Indonesia), sementara keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai asas desentralisasi.

Kata Kunci: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Desentralisasi