Oleh: SEPTIANTO

Abstrak:

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan di hapus oleh pihak regident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan. Terkait hal tersebut mahasiswa yang berada di Kota Yogyakarta lebih banyak mengunakan kendaraan roda dua, dimana dalam proses transaksi pembelian motor tersebut selalu menggunakan bantuan pihak kedua sebab dalam ketentuan pembelian kendaraan harus menggunakan KTP berdomisili Jogja, problem yang muncul di lapangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan kewajibannya dalam membayar pajak mendapati kendala karena harus menunjukkan identitas asli pemilik kendaraan yang tercantum dalam surat- surat kendaraan, dimana pihak pertama boleh jadi telah pindah atau sudah berdomisili ke luar kota atau tidak diketahui lagi keberadaannya yang mengakibatkan mahasiswa selaku pemilik motor tidak dapat melakukan kewajiban membayar pajak sehingga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (2) huruf b ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat kenyataan hukum dimasyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum dan sumber hukum yang diperoleh dilapangan dan kepustakaan yang selanjutnya diolah secara naratif deskriftif untuk mencapai kejelasan masalah. Hasil penelitian ini antara lain, kendaraan yang telah habis masa belaku STNK nya yang terjaring razia oleh pihak Polantas tidak akan di hapus secara permanen atau dimusnahkan, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraan dan melakukan registrasi ulang nomor kendaraannya apabila telah melakukan pelunasan pembayaran. Keterlambatan terjadi disebabkan faktor ekonomi, waktu dan tempat sehingga masyarakat tidak bisa melakukan registrasi tepat waktu yang telah di tentukan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pihak Ditlantas Polda DIY akan turun langsung kemasyarakat guna melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan. Dimana pemerintah juga telah menyediakan SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS). Masyarakat bisa melakukan registrasi ulang dan pembayaran pejak dimana saja secara online sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor SAMSAT.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 74 Ayat (2) huruf b, Undang-undang No 22 Tahun 2009, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh: MUHAMMAD TOUSI ANTRI

Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran dalam konteks Penertiban Juru Parkir Liar Sebagai upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta”, tujuan dari penelitian ini adalah 1) implementasi perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perparkiran Dalam konteks Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Yogyakarta. 2) Faktor-faktor Penghambat dalam Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Yogyakarta. 3) Upaya Dinas Perhubungan untuk mengatasi hambatan Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui metode wawancara dan kepustakaan, selanjutnya diolah dan analisis data dengan Teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perparkiran Dalam konteks Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Yogyakarta bertujuan untuk terwujudnya pelayanan parkir yang tertib, aman, nyaman, lancar tanpa mengganggu keadaan sekitar khususnya diruas jalan yang dapat merugikan para pengguna jalan. Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) yang mengatur ruas jalan tertentu yang tidak dibolehkan sebagai tempat parkir. Tetapi dalam praktek dilapangan masih banyak dijumpai sejumlah pelanggaran terhadapat perauran yang telah dibuat. Terdapat faktor penghambat yaitu : ketersediaan lahan parkir resmi, serta sifat juru pakir liar yang musiman. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, solusi yang dilakukan yaitu : menyediakan lahan parkir modern/ atau bangunan parkir bertingkat contoh : Bangunan parkir Abu Bakar Malioboro. Mengatasi sifat musiman juru parkir liar Dinas Perhubungan telah mempelajari titik-titik yang sering di jadikan kawasan parkir liar agar kedepannya bisa diselesaikan secara baik.

Kata Kunci: Parkir liar, Peraturan Daerah, faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan

Oleh: KRESNA YUDHISTIRA

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif. Pemanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi ITE dilain pihak dapat dimaanfatkan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita (hoax) tentang klitih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek dari penelitian ini adalah Kepolisian Polda DIY, dan objek penelitian adalah bentuk-bentuk pelanggaran ITE yang mengandung unsur penipuan, penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data berupa analisis isi dan kesesuaian. Hasil penelitian dalam menganalisis penegakan hukum yang belum efektif dilakukan oleh Polda DIY dalam penanganan perkara-perkara dalam tindak pidana penyebaran berita (hoax) tentang klitih dapat dilihat dari teori actual enforcement tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI serta peraturan lain dalam Kepolisian tidak mungkin dapat dilaksanakan secara total enforcement atau full enforcement. Kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) tentang klitih yang dilaporkan ke Kepolisian Polda DIY pada bulan Februari 2020 telah diselesaikan dan sudah disepakati untuk dilakukan penyelesaiannya melalui proses penal di Pengadilan Negeri Sleman. Kendala penegak hukum adalah tidak semua Kepolisian memiliki SDM yang mempunyai kemampuan teknologi, sarana dan prasaran. Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian meningkatkan sumber daya manusia guna menghadapi perkembagan teknologi informasi, memaksimalkan instansi pemerintahan dalam memberantas penyebaran berita bohong (hoax), kepada masyarkat agar dapat lebih selektif dalam membagikan informasi yang belum jelas akurasi dan kebenarannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Klitih

Oleh: Ratu Bela Sakti, Siti Kurnia Widi Hastuti

Abstrak:

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan rumah sakit tipe A dan sebagai rumah sakit pusat rujukan, Rumah sakit ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Selama ini rumah sakit menggunakan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pengukuran kinerja dari aspek keuangan saja tidak cukup sehingga perlu juga dari aspek non keuangan. Pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard merupakan solusi tepat karena pengukuran kinerja dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek keuangan dan non keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten perspektif bisnis intenal dan  perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancagan penelitian fenomenologi. Subjek penelitian terdiri dari Kasubag SDM, Ka. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik, Staf Pelaporan Instalasi Rekam Medik, Kasubag Diklat, Kepegawaian dan sampel sebanyak 92 karyawan terdiri dari tenaga medis maupun non medis. Hasil  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  dr.  Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard perspektif bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan diperoleh nilai skor  0 yang artinya kinerja rumah sakit ini cukup baik. Hasil dari kedua perspektif tersebut yaitu pada perspektif bisnis internal diperoleh skor -1 yang artinya kurang baik dan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diperoleh skor 0 yang artinya cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja, Balanced Scorecard