Oleh: Annisa Denok Prawatya

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur DIY sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menganalisis pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di DIY berkaitan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tanggal 18 Juni 2019 dengan mewawancarai 3 (tiga) orang pejabat/staf pengelola pada Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Data hasil wawancara selanjutnya akan dianalisis oleh penulis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis, guna memotret pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah tahun 2018, sehingga diperoleh gambaran empiris tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai WakilPemerintah Pusat. Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun 2018 dilakukan oleh Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan tugas tersebut masih makro, yakni terkait dengan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kondisi ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian besar tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat justru dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD D.I. Yogyakarta. Kemudian, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat, dikaitkan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan sesuai asas dekonsentrasi (asas ini dilaksanakan sama/simetris untuk seluruh provinsi di Indonesia), sementara keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai asas desentralisasi.

Kata Kunci: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Desentralisasi

Oleh: Suluh Wiji Murti Pambajeng & Nurkhasanah

Abstrak:

Bacillus subtilis resisten terhadap eritromisin, linkomisin, sefalosporin, sikloserin, kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin dan neomisin. Berdasarkan beberapa penelitian daun kersen (Muntinga calabura L.) dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri karena mengandung senyawa flavonoid sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme antibakteri ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) melalui peningkatan Fluks Ion K+ dari bakteri Bacillus subtilis. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimental menggunakan rancangan post test control group design. Untuk Kontrol terdiri dari kontrol ekstrak, dan kontrol bakteri (negatif), untuk perlakuan terdiri dari pemberian konsentrasi ekstrak akhir 30% b/v, ekstrak 45% b/v. Parameter yang digunakan untuk penelitian tersebut yaitu kadar ion K+. Analisis statistik dilakukan dengan membandingkan hasil kadar ion K+ pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, menggunakan SPSS 17.0.0 two way anova. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat menghambat Bacillus subtilis dengan konsentrasi ekstrak akhir 30% b/v. Pengamatan lebih lanjut dilakukan dengan menguji kadar ion K+ pada kerusakan permeabilitas membran sel bakteri.

Daun Kersen; Muntingia calabura L; AAS; KHM, Bacillus subtilis; microbial membrane disruption; leakage

Oleh: WILLIAT AZWAR

Abstrak:

Program asuransi sangat bermanfaat bagi peternak sapi karena diberikan subsidi premi, kelompok atau sorang tetap bisa melanjutkan usaha apabila mengalami kerugian akibat hilang dan/atau matinya hewan ternak sapi yang dimiliki dengan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam Program Asuransi Usaha Ternak Sapi di tinjau dari Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01/Kpts/SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (i) regulagi program asuransi sapi di dinas Menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Pementan.SR.230/7/2015.Dalam pasal 31 pelaksanaan peraturan Menteri diterbitkan pedoman pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian sesuai dengan spesifik komoditas oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (ii) analisis yuridis program asuransi usaha ternak sapi dalam pelaksanaannya terjadi kurangnya sosialisasi, kurangnya orang yang memahami tentang mengurusi asuransi sekaligus melakukan operator aplikasi SIAP, dan terkendala karena ada virus Covid-19 pada tahun 2020.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Program, Asuransi Sapi, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.

Oleh: Rahma Anggita Putri, Nurkhasanah, & Amalya Nurul Khairi

Abstrak:

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan minuman maupun makanan halal menjadi potensi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai produk dengan minat beli minuman kemasan dan mengetahui kadar alkohol pada produk minuman kemasan. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data responden dengan kuisioner online maupun offline. Data utama yang diperoleh dari kuesioner (pernyataan) yang dianalisis menggunakan correlation product moment dengan bantuan SPSS. Penetapkan kadar etanol pada 6 sampel minuman kemasan menggunakan metode Gas Chromatography (GC). Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan waktu retensi (tR) senyawa sampel dengan senyawa pembanding pada kromatografi gas (GC). Analisis kuantitatif yang dilakukan adalah penetapan kadar etanol berdasarkan AUC sampel serta AUC kurva baku etanol. Kadar alkohol dinyatakan dalam % v/v. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman produk responden berpengaruh signifikan (p < 0,05) terhadap minat beli minuman kemasan.

Kata Kunci: Pemahaman Produk; Minat Beli; Minuman Kemasan; Alkohol; Kromatografi Gas.