Oleh: Puji Adhiayati, Fardhiasih Dwi Astuti

Abstrak:

Demam Berdarah Dengue masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia terutama di wilayah tropis dan subtropis, tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara endemis demam berdarah dengue. Kasus DBD tertinggi di Indonesia pada tahun 2017 berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Bali, dan Aceh. Provinsi DIY mengalami KLB pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 kasus  DBD  termasuk  10  besar  masalah  kesehatan  di  Rumah  Sakit  dan  termasuk kedalam 10 besar masalah kesehatan yang ada di seluruh Puskesmas di Provinsi DIY. Tahun 2017 Kabupaten Sleman menempati kasus tertinggi kedua dengan jumlah kasus mencapai 427 kasus dan kematian 3 (CFR 1%). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara total sampling. Subjek pada penelitian ini yaitu pemegang program  demam  berdarah  dengue  pada  seluruh  puskesmas di  Kabupaten  Sleman. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kuesioner yang terdiri dari pertanyaan pada aspek input, aspek proses serta aspek output. Permasalahan pada aspek input yaitu alat fogging yang sudah tidak layak pakai. Aspek proses yaitu sistem surveilans belum sesuai dengan buku pedoman P2DBD. Pada aspek output, incidens rate dan case fatality rate sudah mencapai target. Sedangkan angka bebas jentik belum mencapai target.

Kata Kunci: DBD, Evaluasi Program.

 

Oleh: Farika Yuliana & Julian Dwi Saptadi

Abstrak:

Perilaku aman merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai bentuk refleksi dari kejiwaan. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan dibidang ketenagalistrikan yang berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, di Yogyakarta terdapat satu UP3 (Unit Pelaksana pelayanan Pelanggan) sebagai pusat pelayanan di area Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara peran pengawasan dan pelatihan dengan perlaku aman pada pekerja bagian teknik di PLN ULP Wates. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik observasional dengan rancangan penelitian cross-sectional. Sampel penelitian ini adalah 36 pekerja dibagian teknik PT.PLN ULP Wates dan menggunakan data primer. Analisis data menggunaan uji chi square dan teknik pengambilan sampel menggunakan totally sampling dengan instrumen penelitian kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara peran pengawasan dengan perilaku aman (p value 0,011<0,05). Tidak terdapat hubungan antara pelatian dengan perilaku aman (p value 0,628>0,05).

Kata Kunci: Peran pengawasan; pelatihan; perilaku aman.

Oleh: Rezki Setiyani

Abstrak:

Kalibrasi termometer memerlukan suatu ruang atau chamber sebagai alat bantu kalibrasi. Pada Laboratorium Kalibrasi dan Uji, PT Adi Multi Kalibrasi, Universitas Ahmad Dahlan, proses kalibrasi termometer pada suhu rendah dilakukan menggunakan kulkas penyimpan makanan (chiller) yang tidak dapat dikontrol suhunya. Untuk mendapatkan suhu dingin, instrument thermostat pada chiller dilepas sehingga pengukuran suhu pada titik yang sama tidak dapat dilakukan secara berulang. Pada penelitian ini dibuat rancang bangun chamber sebagai media kalibrasi termometer dengan suhu yang dapat dikontrol melalui Arduino Uno. Rancang bangun chamber dibuat dalam bentuk pendingin dengan dimensi panjang 0.17 m, lebar 0.10 m dan tinggi 0.12 m. Komponen elektronika yang digunakan yaitu elemen Peltier sebagai sumber pendingin, sensor suhu DS18B20, Arduino Uno, LCD, serta keypad 4×4. Sistem pengontrolan suhu menggunakan kendali PID kontroler dengan jenis tanpa overshoot. Pengujian kontrol dari suhu 20°C – 12°C dengan penurunan setiap 1°C menunjukkan waktu untuk mencapai suhu stabil yaitu 287 – 448 detik dengan overshoot maksimal 1.19 dan tingkat kestabilan ≤0.3°C.

Kata Kunci: Chamber kalibrasi; elemen Peltier; kontrol PID

Oleh: Annisa Denok Prawatya

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur DIY sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menganalisis pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di DIY berkaitan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tanggal 18 Juni 2019 dengan mewawancarai 3 (tiga) orang pejabat/staf pengelola pada Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Data hasil wawancara selanjutnya akan dianalisis oleh penulis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis, guna memotret pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah tahun 2018, sehingga diperoleh gambaran empiris tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai WakilPemerintah Pusat. Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun 2018 dilakukan oleh Satker Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan tugas tersebut masih makro, yakni terkait dengan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kondisi ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian besar tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat justru dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD D.I. Yogyakarta. Kemudian, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai wakil pemerintah pusat, dikaitkan dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan sesuai asas dekonsentrasi (asas ini dilaksanakan sama/simetris untuk seluruh provinsi di Indonesia), sementara keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai asas desentralisasi.

Kata Kunci: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Desentralisasi

Oleh: Suluh Wiji Murti Pambajeng & Nurkhasanah

Abstrak:

Bacillus subtilis resisten terhadap eritromisin, linkomisin, sefalosporin, sikloserin, kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin dan neomisin. Berdasarkan beberapa penelitian daun kersen (Muntinga calabura L.) dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri karena mengandung senyawa flavonoid sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme antibakteri ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) melalui peningkatan Fluks Ion K+ dari bakteri Bacillus subtilis. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimental menggunakan rancangan post test control group design. Untuk Kontrol terdiri dari kontrol ekstrak, dan kontrol bakteri (negatif), untuk perlakuan terdiri dari pemberian konsentrasi ekstrak akhir 30% b/v, ekstrak 45% b/v. Parameter yang digunakan untuk penelitian tersebut yaitu kadar ion K+. Analisis statistik dilakukan dengan membandingkan hasil kadar ion K+ pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, menggunakan SPSS 17.0.0 two way anova. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat menghambat Bacillus subtilis dengan konsentrasi ekstrak akhir 30% b/v. Pengamatan lebih lanjut dilakukan dengan menguji kadar ion K+ pada kerusakan permeabilitas membran sel bakteri.

Daun Kersen; Muntingia calabura L; AAS; KHM, Bacillus subtilis; microbial membrane disruption; leakage