Oleh: Rini Indriani

Abstrak:

Pengaturan tentang larangan merokok pada saat berkendara tidak lain adalah untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara dan orang lain ketika berkendara. Pengaturan oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tersebut lahir karena maraknya pengendara yang melakukan tindakan yang membahayakan diri atau orang lain ketika berkendara maka pemerintah mengambil langkah hukum untuk mengurangi hal tersebut. didalam penelitian ini, membahas terkait bagaimana penerapan peraturan menteri, apa saja hambatan, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan peraturan meneteri nomo 12 tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan cara melakukan wawancara, studi kepustakaan dan analisis kepustakaan maka data diolah secara kualitatif dengan narasi deskripsi. Hasil yang terdapat dalam penilitian ini adalah Pemerintah dan Kepolisian dalam mengupayakan penegakan aturan tersebut maka dilakukannya sosialisasi dan terus melakukan penindakan dilapangan dengan jalan memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa ada larangan untuk tidak merokok pada saat berkendara kepada para pengguna jalan dan juga melakukan penindakan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Perlindungan, Keselamatan, Sepeda Motor, Sleman.

Oleh: MIRAH SYAFIRA MOHAMMAD 

Abstrak:

Jaminan sosial merupakan mekanisme negara dalam mengatasi tantangan penyediaan akses dan pelayanan kesehatan bagi warga negara khususnya masyarakat miskin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola hubungan hukum BPJS dengan Rumah Sakit, tanggung jawab BPJS dalam pemenuhan hak kepada Rumah Sakit dan hambatan BPJS dalam pemenuhan hak kepada Rumah Sakit. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab BPJS dalam pemenuhan hak pada rumah sakit MM Dunda Kabupaten Gorontalo terbagi menjadi 2 yakni pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit MM Dunda Kabupaten Gorontalo sudah berjalan berdasarkan prosedur, berupa penyediaan fasilitas kesehatan untuk peserta BPJS dan pihak BPJS pun telah menangung pelayanan kesehatan para peserta BPJS berdasarkan dalam perjanjian kerja sama. Segi pelayanan administrasi sangat berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi disini menjelaskan bahwa peserta BPJS dapat mengklaim hak peserta BPJS ke rumah sakit sehingga dari berita acara kelengkapan berkas klaim tersebut dapat dijadikan bukti Rumah Sakit dalam pencairan dana Klaim.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pemenuhan Hak, Pelayanan kesehatan, Tanggung Jawab, Rumah Sakit

Oleh: Puji Adhiayati, Fardhiasih Dwi Astuti

Abstrak:

Demam Berdarah Dengue masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia terutama di wilayah tropis dan subtropis, tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara endemis demam berdarah dengue. Kasus DBD tertinggi di Indonesia pada tahun 2017 berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Bali, dan Aceh. Provinsi DIY mengalami KLB pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 kasus  DBD  termasuk  10  besar  masalah  kesehatan  di  Rumah  Sakit  dan  termasuk kedalam 10 besar masalah kesehatan yang ada di seluruh Puskesmas di Provinsi DIY. Tahun 2017 Kabupaten Sleman menempati kasus tertinggi kedua dengan jumlah kasus mencapai 427 kasus dan kematian 3 (CFR 1%). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara total sampling. Subjek pada penelitian ini yaitu pemegang program  demam  berdarah  dengue  pada  seluruh  puskesmas di  Kabupaten  Sleman. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kuesioner yang terdiri dari pertanyaan pada aspek input, aspek proses serta aspek output. Permasalahan pada aspek input yaitu alat fogging yang sudah tidak layak pakai. Aspek proses yaitu sistem surveilans belum sesuai dengan buku pedoman P2DBD. Pada aspek output, incidens rate dan case fatality rate sudah mencapai target. Sedangkan angka bebas jentik belum mencapai target.

Kata Kunci: DBD, Evaluasi Program.

 

Oleh: Farika Yuliana & Julian Dwi Saptadi

Abstrak:

Perilaku aman merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai bentuk refleksi dari kejiwaan. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan dibidang ketenagalistrikan yang berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, di Yogyakarta terdapat satu UP3 (Unit Pelaksana pelayanan Pelanggan) sebagai pusat pelayanan di area Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara peran pengawasan dan pelatihan dengan perlaku aman pada pekerja bagian teknik di PLN ULP Wates. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik observasional dengan rancangan penelitian cross-sectional. Sampel penelitian ini adalah 36 pekerja dibagian teknik PT.PLN ULP Wates dan menggunakan data primer. Analisis data menggunaan uji chi square dan teknik pengambilan sampel menggunakan totally sampling dengan instrumen penelitian kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara peran pengawasan dengan perilaku aman (p value 0,011<0,05). Tidak terdapat hubungan antara pelatian dengan perilaku aman (p value 0,628>0,05).

Kata Kunci: Peran pengawasan; pelatihan; perilaku aman.