Oleh: Bobby Julian Wikrama

Abstrak:

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai macam mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana Cyber Gambling antara sebelum adanya UU No.11 Tahun 2008 dan sesudah adanya UU No.11 tahun 2008 dan untuk mengetahui bagaimana upaya dan hambatan terhadap penegakan hukum dari UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Penelitian Normatif, metode penelitian Normatif adalah fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek- aspek tersebut seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundanagan dan bahasa hukum yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet (internet gambling) adalah media yang digunakanmyaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan di mana saja di dunia nyata baik yang bersifat terang-terangaan maupun secara sembunyi-sembunyi jika suatu saat terjadi permasalahan akan mudah untuk mengetahuinya dan cepat untuk diberikan sanksi, sedangkan perjudian melalui internet (internet gambling) dilakukan dengan menggunakan media internet tidak mengenal batas wilayah , tempat kejadian (locus delecti), serta waktu kejadian (tempus delecti) semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari depan computer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain atau saksi mata, sehingga perjudian melalui internet ini memiliki karakter yang berbeda dari segi pelaku, modus operandi dan tempat kejadian perkaranya. Selain itu disetiap peraturan yang mengatur tentang Cyber Gambling terdapat beberapa perbedaan hukuman berupa kurungan penjara dan denda yang telah diatur baik itu dari peraturan 303 KUHP, 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Kata Kunci: Perbandingan Peraturan,Tindak Pidana Perjudian, Tindak Pidana Cyber Gambling

Oleh: Yuni Ida Riyani

Abstrak:

Financial Technology telah berkembang pesat di Indonesia sehingga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya dari berbagai ancaman penyalahgunaan data atas penggunaan pinjam- meminjam uang berbasis teknologi. Penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech yang sedang marak dan pembobolan data pribadi yang merugikan konsumen fintech. Pentingnya perlindungan konsumen terhadap fintech ini dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi berbasis fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis fintech di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Perlindungan Konsumen, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (i) perlindungan konsumen fintech di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa perlindungan yaitu kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan oleh Pelaku Usaha, penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem, perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity), sosialisasi perlindungan data pribadi, pengaduan kepada instansi terkait, dan (ii) upaya peningkatan perlindungan data pribadi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen fintech diatur dalam Peraturan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai data yang harus dilindungi telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Fintech, Perlindungan Konsumen, Data Pribadi Konsumen

Oleh: Rika Kurnia Putri & Andriana Sari

Abstrak:

Efektivitas merupakan seberapa jauh obat memberikan efek menurunkan tekanan darah mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan, perubahan penurunan tekanan darah dan hubungannya dengan karakteristik subyek penelitian setelah penggunaan ARB–CCB sesuai JNC VIII di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional dan jenis data retrospektif dan memenuhi kriteria inklusi yaitu pasien rawat jalan laki-laki dan perempuan usia ≥18tahun hipertensi ICD-I10 dengan penyakit penyerta kode ICD E11; M19.049; N40; E78; E05; E78.1; K21; H40; D16; I48; K30; I25.1; dan Q24.9, pasien mendapat antihipertensi tunggal dari golongan ARB dan ARB–CCB selama 3 bulan berturut periode Januari-September 2019. Kesimpulan yang diperoleh tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis terapi dengan pencapaian target (p value >0,05), tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik subyek penelitian terhadap pencapaian target (p value >0,05), terdapat perubahan tekanan darah yang signifikan sebelum dan setelah penggunaan monoterapi ARB (p value <0,05) dan tidak terdapat perubahan tekanan darah yang signifikan sebelum dan setelah penggunaan kombinasi ARB-CCB (p value >0,05).

Kata Kunci: Efektivitas; Angiotensin Reseptor Blocker; Calcium Channel Blocker; Pencapaian Target terapi.