Oleh: Rum Yulia Widiani & Dini Yuniarti

Abstrak:

Migrasi tenaga kerja menjadi sarana penting dalam menyelesaikan masalah ketidakmerataan antara ketersediaan lapangan kerja dan angkatan kerja yang akan masuk ke pasar. Indonesia termasuk pengirim TKI terbesar ke luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat TKI bermigrasi ke luar negeri. Variabel dependen yaitu Migrasi TKI, variabel Independen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Bencana alam dan Jumlah Penduduk Miskin. Jenis data yang digunakan adalah sekunder (kuantitatif), alat analisisnya yaitu regresi data panel dengan program pengolah data Eviews-10. Hasil penelitian menunjukan secara parsial Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi TKI, sementara bencana alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi TKI. Secara simultan Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Bencana alam, dan Jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap migrasi TKI.

Kata Kunci: Migrasi; Upah Minimun Provinsi; Rata-rata Lama Sekolah; Bencana alam; dan Jumlah Penduduk Miskin.

Oleh: NANDA PRATAMA

Abstrak:

Pelaku tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi jika melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat, seorang anak juga menjadi pelakunya. Tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan oleh anak sebagai pelaku sudah dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dan sudah ada beberapa putusan Hakim terkait hal tersebut. Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai putusan Hakim terhadap kasus pidana oleh anak sebagai pelaku tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan di Pengadilan Negeri Metro No. 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Met dan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Met. Skripsi ini membahas rumusan masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan oleh anak sebagai pelaku. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Putusan pertama No. 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Met anak pelaku dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja melalui Balai Pemasyarakatan Klas II Metro dan putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Met anak pelaku dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua. Pada kedua putusan tersebut ditemukan adanya perbedaan penjatuhan sanksi yang mencolok bagi anak sebagai pelaku tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Kata Kunci: Disparitas putusan, Tindak pidana praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, Anak sebagai pelaku

Oleh: Sugesti Nur Khoiriyah, Machfudz Eko Arianto

Abstrak:

Secara umum kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor,  yaitu tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan kerja (unsafe action) dan keadaan lingkungan yang tidak  aman (unsafe condition). Meminimalisir terjadinya kecelakaan tentu perlu dilakukan pengendalian faktor penyebab kecelakaan kerja. Salah satu cara mencegah  kecelakaan  kerja  yang  ada  di  tempat  kerja  yaitu  dengan  melakukan identifikasi bahaya, salah satunya dengan menggunakan teknik  Job Safety Analysis (JSA). Berdasarkan tahapan kerja yang ada di industri tersebut, dimungkinkan adanya potensi bahaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bahaya dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) pada proses pembuatan drumband di Desa Code Trirenggo Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 pekerja dan 1 pemilik industri. Jenis pekerjaan dalam pembuatan drumband yaitu cutting, rolling, grinding dan welding. Proses cutting merupakan aktivitas memotong bahan baku berupa papan triplek, besi, dan lembaran besi, proses rolling untuk menggulung besi menjadi bentuk lingkaran, proses grinding untuk menghaluskan bagian besi yang tajam, serta proses welding untuk menyambung  rangka  besi  drumband.  Identifikasi  bahaya  dari  proses  pembuata drumband yaitu bahaya mekanik, bahaya ergonomi, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya kelistrikan. Pengendalian bahaya yang mungkin dilakukan yaitu pengendalian substitusi, administrasi, dan APD. Proses  pembuatan  drumband  di  Desa  Code  teridentifikasi  terdapat bahaya mekanik, bahaya ergonomi, bahaya fisik, bahaya kimia dan bahaya kelistrikan.

Kata Kunci: Identifikasi bahaya, Job Safety Analysis (JSA), home industry

Oleh: Apriani, Sulistyawati

Abstrak:

Hygiene perorangan yang tidak bersih dan perilaku penjamah yang tidak baik dalam mengolah makanan dapat menimbulkan kontaminasi terhadap makanan. Hasil Penelitian terdahulu terkait personal hygiene penjamah makanan pada pedagang angkringan alun-alun utara Kota Yogyakarta dengan sampel 27 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa penjamah makanan yang tidak memakai celemek (100%), yang tidak memakai penutup kepala (74,1%), yang tidak memakai alat/perlengkapan saat menjamah makanan (63,0%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan personal hygiene penjamah makanan yang ada di kawasan wisata kuliner lesehan malioboro kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode analitik observasional dan rancangan cross sectional. Sampel penelitian menggunakan total sampling berjumlah 32 responden dari 32 tempat makan lesehan. Instrument penelitian menggunakan kuesioner, lembar checklist. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji statistic Chi Square. Hasil Statistik menunjukkan ada hubungan pengetahuan (p value=0,030), fasilitas (p value=0,002) dan tidak ada hubungan sikap penjamah makanan (p value=0,556) terhadap penerapan personal hygiene penjamah makanan

Kata Kunci: Personal hygiene; pengetahuan; sikap; fasilitas.

Oleh: SUTRISNO

Abstrak:

Pidana pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang penjatuhan pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi angka tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut mendorong penulis melakukan penelitian yang mencari tahu bagaimana rumusan pidana pencabutan hak politik dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana pengaturan pencabutan hak politik bagi pelaku koruptor dalam perspektif legal system Lawrence M. Friedman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sanksi pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan solusi untuk mencegah tindak pidana korupsi dan memberi efek jera. Dan untuk mengetahui pengaturan pencabutan politik dalam kaca mata Lawrence M. Friedman. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis data deskriptif-analisis, serta menggunakan pisau analisis teori legal system Lawrence M. Friedman. Sumber dan bahan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan melalui dokumentasi ialah segala bentuk data literatur serta mengambil dan mencari sumber dengan membaca, memahami bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku, skripsi dan karya-karya lainnya. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, sanksi pidana pencabutan hak politik dalam pasal 35, 38 KUHP dan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, merupakan dasar penjatuhan sanksi pidana pencabutan hak politik. Kedua pengaturan pencabutan hak politik bagi pelaku koruptor berdasarkan perspektif Friedman, secara substansi hukum (legal substance), substansi hukum yang perlu adanya pembaharuan. Secara struktur (legal structure) belum adanya konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana pencabutan hak politik. Secara kultur hukum (legal culture), masyarakat menghendaki adanya hukuman pemberat untuk mencegah tindak pidana korupsi yang semakin parah, namun pidana pencabutan hak politik sebagai hukuman pemberat masih perlu dikaji kembali dan mungkin diganti atau diubah dengan hukuman lainnya yang lebih tepat.

Kata Kunci: Pidana Pencabutan Hak Politik, Koruptor, Legal System Lawrence M. Friedman