Oleh: Wahyu Rochmaningsih

Abstrak:

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketahanan pangan rumah Di Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Faktor yang diamati meliputi Jumlah Anggota Keluarga(X1), Pendidikan Terakhir Ibu (X2), Pendapatan (X3), Umur Kepala Keluarga (X4). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan yatitu kuisioner. Data yang digunakan yaitu 60 sampel secara random dari 509 petani di Desa Pucanganom, Giritontro, Wongiri. Jenis penelitianini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan alat analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga, pendapatan dan umur kepala keluarga berpengaruh terhadap ketahanan pangan sedangkan. Variable pendidikan ibu tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga di desa Pucanganom, Giritontro, Wonogiri

Kata Kunci: Ketahanan pangan; data primer; rumah tangga;

Oleh: SEPTIANTO

Abstrak:

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan di hapus oleh pihak regident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan. Terkait hal tersebut mahasiswa yang berada di Kota Yogyakarta lebih banyak mengunakan kendaraan roda dua, dimana dalam proses transaksi pembelian motor tersebut selalu menggunakan bantuan pihak kedua sebab dalam ketentuan pembelian kendaraan harus menggunakan KTP berdomisili Jogja, problem yang muncul di lapangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan kewajibannya dalam membayar pajak mendapati kendala karena harus menunjukkan identitas asli pemilik kendaraan yang tercantum dalam surat- surat kendaraan, dimana pihak pertama boleh jadi telah pindah atau sudah berdomisili ke luar kota atau tidak diketahui lagi keberadaannya yang mengakibatkan mahasiswa selaku pemilik motor tidak dapat melakukan kewajiban membayar pajak sehingga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (2) huruf b ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat kenyataan hukum dimasyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum dan sumber hukum yang diperoleh dilapangan dan kepustakaan yang selanjutnya diolah secara naratif deskriftif untuk mencapai kejelasan masalah. Hasil penelitian ini antara lain, kendaraan yang telah habis masa belaku STNK nya yang terjaring razia oleh pihak Polantas tidak akan di hapus secara permanen atau dimusnahkan, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraan dan melakukan registrasi ulang nomor kendaraannya apabila telah melakukan pelunasan pembayaran. Keterlambatan terjadi disebabkan faktor ekonomi, waktu dan tempat sehingga masyarakat tidak bisa melakukan registrasi tepat waktu yang telah di tentukan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pihak Ditlantas Polda DIY akan turun langsung kemasyarakat guna melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan. Dimana pemerintah juga telah menyediakan SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS). Masyarakat bisa melakukan registrasi ulang dan pembayaran pejak dimana saja secara online sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor SAMSAT.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 74 Ayat (2) huruf b, Undang-undang No 22 Tahun 2009, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh: MUHAMMAD RIFKY RACHEL PONDIU

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan etik oleh DKPP terhadap penyelenggara pemilu dan mengetahui implikasi putusan DKPP terhadap status hukum penyelenggara pemilu. Metode Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian analisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan peran DKPP RI dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu antara lain: pelaksanaan penegakan kode etik menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan DKPP menunjukkan hasil yang positif dan; status hukum terhadap jabatan penyelenggara pemilu yang seringkali putusan DKPP didugat oleh penyelenggara pemilu ke PTUN.

Kata Kunci: Implikasi, Putusan, DKPP RI, Status Hukum, Penyelenggara Pemilu

Oleh: KHAIRUDIN

Abstrak:

Makanan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi semua manusia sebagai modal hidup sehat. Ancaman makanan kadaluwarsa masih terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa informasi tanggal kadaluwarsa dan pola-pola kemitraan yang dibangun dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa informasi tanggal kadaluwarsa. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologuis. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atasbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam memiliki peran hukum diantaranya dalam program pengawasan dan pembinaan. Program pengawasan meliputi Pelayanan Digital, Pemantauan label, Pengujian Sampel, Monitoring, Inspeksi Mendadak. Program pembinaan meliputi Sosialisasi, Pelatihan, dan Evaluasi penerbitan izin dan Pola kemitraan yang dibangun diantaranya Kemitraan dengan Dinas lain secara terprogam, Kemitraan dengan instansi lain lintas sektor insidental dan Kemitraan dengan pelaku usaha pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Informasi Kadaluarsa

Oleh: Ramjan Yunus, Rochana Ruliyandari

Abstrak:

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Kinerja sistem penyimpanan barang bergantung pada karakteristik internal meliputi, kapasitas penyimpanan, kemudahan akses ke lokasi penyimpanan, tingkat teknologi informasi. Sedangkan karakteristik eksternal seperti jenis barang, jumlah barang, jumlah persediaan, dan tipe aliran barang masuk dan keluar. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penyimpanan barang non medik di sub bagian rumah tangga RSJ Grhasia DIY. Evaluasi yang digunakan yaitu Contex, Input, Process dan Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflabeam. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  rancangan Fenomonologi. Teknik pengambilan informan wawancara menggunakan metode purposive sampling dengan tiga informan dan dilakukan observasi penyimpanan barang di gudang bagian rumah tanggga RSJ Grhasia DIY. Evaluasi penyimpanan barang di gudang bagian rumah tangga RSJ Grhasia DIY belum berjalan optimal dikarenakan penyimpanan barang yang belum tertib dan rapi. Contex kebijakan penyimpanan barang sudah baik sebagai acuan dalam bekerja. Input SOP penyimpanan barang sudah baik, SDM sudah mencukupi, dana sudah baik, sarana dan   prasarana   belum   optimal   dikarenakan  luas   gedung   yang   sempit.   Process penerimaan barang belum optimal dikarenakan keterlambatan dalam pengiriman barang dan barang yang datang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi. Penyimpanan dan pengaturan barang  belum  optimal,  dikarenakan luas  gudang  yang  belum  memadai. Perawatan dan penjagaan barang sudah berjalan optimal sesuai dengan tujuan penyimpanan barang agar aman dan terjaga kualitasnya. stock opname barang sudah berjalan baik karena antara kartu stok dengan stock opname sudah sesuai.

Kata Kunci: Evaluasi, Penyimpanan Barang, Gudang Rumah Tangga