Oleh: Muhammad Rozan Khairi

Abstrak:

Peneletian ini membahas tentang konsep komunikasi interpersonal ustadz untuk meningkatkan kesadaaran santri dalam menghadapi daya saing di pondok pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perubahan-perubahan dan perkembangan pesantren dengan berbagai   macam   metode,   pola   dan   konsep   senantiasa   bermunculan kapanpun  dan  di  manapun,  diantaranya pondok  pesantren  Al-Munawwir krapyak Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep komunikasi interpersonal ustadz untuk meningkatkan kesadaran santri dalam menghadapi daya saing pondok pesantren. Hasil dari penelitian ini didalam berkomunikasi ustadz-ustadz tersebut sering mengatakan lebih menjunjung tinggi akhlak sebagaimana para senior, ustadz dan pendahulunya mencontohkon, dalam   hal   formal seperti mengajar konsep komunikasi yang dipakai berkaitan dengan teori komunikasi aristoteles jika dilihat dari pemenuhan unsur-unsur, menurut aristoteles unsur-unsur komunikasi terdiri dari orang yang berbicara, hal yang dibicarakan dan orang yang mendengarkan. Kemudian dalam komunikasi non formal konsep yang dipakai lebih merujuk pada teori komunikasi intraksional, dalam hal ini komunikator dan komunikan bisa saling mengirim pesan, akan tetapi hal yang paling terpenting dalam komunikasi ini adanya umpan balik (feedback) dari lawan bicara baik tanggapan umpan balik tersebut dalam bentuk verbal maupun non verbal.

Kata Kunci: Konsep Komunikasi Interpersonal, Ustadz dan santri, PP Al Munawwir Yogyakarta

Oleh: RESI GUTAMA

Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 2) Mengetahui faktor- faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu; dan 3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa Kulim Jaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa Kulim Jaya menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi untuk memberikan informasi tentang APBDesa. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban antara lain: proses administrasi yang panjang, kondisi alam dan jaringan internet yang tidak stabil. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu memaksimalkan kinerja perangkat desa dalam menyelesaikan proses administrasi keuangan desa, melaksanakan pembangunan fisik desa lebih awal dengan mempertimbangkan kondisi alam, memperbaiki jaringan internet di sekitar kantor desa dan memberikan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang tata cara penuyusunan laporan realisasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban, APBDesa

Oleh: GADING BINTANG PRATAMA

Abstrak:

Perkembangan penggunaan teknologi di sarana telekomunikasi berlangsung sangat pesat. Perdagangan telepon seluler di Kota Yogyakarta sendiri semakin berkembang pesat, tingginya minat masyarakat untuk menggunakan telepon seluler juga memancing penjual untuk berlomba-lomba menyediakan berbagai jenis produk yang semakin canggih. Masyarakat Yogyakarta yang masih besar terhadap pembelian telepon seluler yang tidak bergaransi resmi, maka tidak mengherankan pelaku usaha yang menjual telepon seluler tidak bergaransi resmi. Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perdagangan telepon seluler tidak bergaransi resmi di Kota Yogyakarta dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan dalam perdagangan telepon seluler tidak bergaransi resmi di Kota Yogyakarta. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang penulis gunakan meliputi data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik sensus dan random sampling dengan alat pengumpul data berupa observasi, penelusuran pustaka, wawancara dan angket. Hasil penelitian yang telah dibahas kemudian penulis simpulkan dengan teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian bahwa peraturan tersebut belum berjalan efektif, karena masih ditemukan perdagangan telepon seluller tidak bergaransi resmi yang semakin banyak di kota Yogyakarta. Bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan telepon seluler tidak bergaransi resmi di Kota Yogyakarta belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak dikuatkan dengan Peraturan Daerah sehingga dalam tataran pelaksanaannya tidak maksimal, kurang sosialisasi terkait perubahan regulasi yang mulai berlaku, tidak ada adanya aturan yang yang tegas dari penegak hukum dan pemerintah terkait pelanggaran perdagangan telepon seluler tidak bergaransi resmi di kota Yogyakarta, dan belum adanya kesadaran hukum baik pelaku usaha dan konsumen selaku pembeli, sehingga menunjukkan rendahnya kesadaran budaya hukum masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perdagangan Telepon Seluler Tidak Bergaransi Resmi