Oleh: NASIKIN

Abstrak:

Era digital menghendaki kemudahan transaksi pasar modal yang didukung oleh platform digital seperti aplikasi urun dana. Penulis bertujuan untuk mengetahui (1) Regulasi penyelenggaraan layanan urun dana melalui aplikasi di PT Santara Daya Inspiratama (2) Pola hubungan hukum dalam penyelenggaraan Layanan urun dana (3) Skema perlindungan pemodal melalui Layanan urun dana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil studi penelitian dilakukan penulis menunjukan bahwa landasan penyelenggaraan layanan urun dana yaitu (i) POJK Nomor 37 tahun 2018 akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki dalam pengaturannya terutama tentang perlindungan pemodal yaitu perjanjian antara pemodal dan penyelenggara. (ii) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan penyelenggara layanan urun dana harus merupakan Perseroan Terbatas ataupun koperasi. (iii)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal karena di dalam penyelenggaraan layanan urun dana terdapat saham yang di perjual belikan walaupun saham tidak tercatat di bursa efek. Perlindungan pemodal dalam penyelenggaraan layanan urun dana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2018, Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan perjanjian antara pemodal dengan penyelenggara.

Kata Kunci: Pasar Modal, Urun Dana Santara, Aplikasi Urun Dana

Oleh Alya Ulfa Elvandari

Abstract

Metaphor in literature commonly used in the novel is aimed to make the literary text more interesting and meaningful. In the nineteenth century, the literary work was supported by the debate of art and love, especially the novel The Well-Beloved by Thomas Hardy. The central concern of the novel is the Platonism that explained all beauty in a material form such as aesthetic work of art is an emanation from an Ideal form of Beauty (Abrams, 1981:157). Then, the debate makes the novelist could convey the art through the meaningful words later it called metaphor. The novel The Well-Beloved contains the metaphor expression especially used by the main character. Therefore, the purposes of this research are to explain the characterization of Jocelyn Pierston as the main character, to analyse the type and its meaning of Jocelyn Pierston’s metaphor expression, and to explain the moral value in the novel. The subject of this research is novel The Well-Beloved by Thomas Hardy and the object of this research is the main character’s metaphor expression and its meaning in the novel. Furthermore, the type of this research is descriptive qualitative research. Meanwhile, techniques of analysing data of this research is descriptive interpretive method. The research finding of this research are: First, the characterization of Jocelyn Pierston are philosophic, obsessive, responsible, clever, fickle, romantic, stubborn, reckless, straightforward, caring, and patient, Second, there are four kinds of metaphor expression by Jocelyn Pierston, they are: a kimberlin, a candid young person, an elf, and a sprite, a sylph, a Psyche. Moreover, the type of metaphor expression is man metaphor.

Key Words: Metaphor expression; semiotic approach; The Well-Beloved

Oleh: IRHAM WILDAN FANANI

Abstrak:

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang adalah instansi pemerintah untuk mengurus urusan pemerintah bagian pariwisata, kepemudaan dan olahraga tugas itu salah satunya adalah perlindungan terhadap wisatawan. Masih ditemui kasus di Kabupaten Magelang yang merugikan konsumen, dalam hal ini adalah wisatawan. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam upaya perlindungan konsumen wisata, langkah dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang dalam melindungi konsumen wisata, evaluasi terhadap perlindungan konsumen wisata, dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang dalam upaya perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keselurahan data dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaen Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam upaya perlindungan konsumen wisata substansinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Langkah Dinas Priwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang yaitu: mengimplementasikan hak, pembinaan, melibatkan masyarakat, dan pemberian sanksi pada pelaku usaha. Hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dalam upaya perlindungan konsumen wisata: keterbatasan ilmu pengetahuan terkait wisata, sumber daya manusia, anggaran.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Wisata